KUNJUNGI LADANG VANILI, WABUP MINTA DINAS TEKNIS LAKUKAN INI

Detail
Kategori: Kabar Daerah
Dilihat: 805

Aceh Tamiang - Humas: Kamis (16/12), Mengunjungi Sentra Budidaya Vanili di Dusun Rambutan, Kampung Paya Kulbi, Karang Baru, Wakil Bupati Aceh Tamiang, Tengku Insyafuddin, ST, meminta agar perawatan tanaman budidaya tersebut dapat diintensifkan lagi.

“Seharusnya budidaya vanili ini dalam kurun waktu 2 tahun sudah mulai berbuah. Saat ini usia tanamannya sudah 3 tahun, namun belum nampak tanda akan berbunga. Saya kira, jika ditangani dengan tepat Insyaallah vanili ini akan segera berbuah,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Insyafuddin, menginstruksikan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan untuk membantu petani dan peminat pertanian supaya mampu membudidayakan vanili yang baik dan benar.

“Distanbunnak saya instruksikan supaya segera turun, bantu permasalahan yang dihadapi oleh petani kita ini,” ujar Wabup lugas.

“Semoga setelah dibantu dinas teknis nanti, pengembangan budidaya ini dapat membuahkan hasil yang memuaskan. Jika budidaya ini berhasil, maka dapat kita bagikan pengalaman dan ilmunya ke petani-petani lainnya untuk turut membudidayakan vanili,” harapnya.

Terakhir, Wabup mengatakan, selain memiliki nilai ekonomis yang tinggi, hasil panen vanili juga dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Petani dapat menyesuaikan waktu, saat hendak menjual hasil kebunnya.

Kebun vanili yang dikunjungi oleh Wabup Insyafuddin sore tadi adalah milik Amaluddin. Dikatakannya, vanili yang ditanamnya ialah jenis pelangi yang dibeli dari Jakarta. Saat ini tanaman vanili miliknya tersebut telah berusia 3 tahun.

Dalam kunjungan ke kebun seluas 600m² tersebut, Wabup membawa serta Kasi Sarana dan Prasarana Penyuluhan, Thony Fajar KSP, KJF Bidang Sarpras dan Penyuluhan Distanbunnak, Trianto, Pembina Komunitas Petani Vanili, Kiki Hermawan, serta penyuluh pertanian lapangan setempat.[]

WABUP TERIMA 30 SERTIFIKAT TANAH ASET PEMKAB

Detail
Kategori: Kabar Daerah
Dilihat: 550

Aceh Tamiang – Humas: Sebanyak 30 sertifikat tanah aset Pemkab Aceh Tamiang diserahkan hari ini. Wakil Bupati, Tengku Insyafuddin, ST, menerima penyerahan tersebut dari Kepala Kantor BPN setempat, Ramli, pada Kamis (16/12) pagi di ruang rapat Bupati.

Wabup Insyafuddin usai menerima 30 sertifikat tanah mengucapkan rasa syukurnya. Menurutnya ini merupakan bukti terbangunnya koordinasi, komunikasi dan sinergitas yang baik antara Pemkab Aceh Tamiang dengan Kantor BPN.

“Alhamdulillah. Terima kasih kepada Kepala Kantor BPN, Pak Ramli dan seluruh jajaran yang menyikapi serius usulan sertifikasi tanah aset Pemkab Aceh Tamiang. ini bukti koordinasi, komunikasi dan sinergitas antara kita telah terjalin dengan baik,” sebut Insyafuddin.

Wabup menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang dipimpin Bupati Mursil menargetkan, sekurangnya setengah dari total 230 bidang tanah milik Pemkab akan tersertifikasi hingga akhir masa jabatan mereka di Desember 2022 nanti. Menurutnya, angka tersebut realistis mengingat jumlah yang ditarget juga signifikan.

Sebelumnya, Kepala BPN Aceh Tamiang, Ramli menjelaskan, pihaknya telah menyelesaikan 30 sertifikat tanah aset Pemkab dari keseluruhan yang diajukan. Disebutkan, pihaknya tengah bekerja supaya target tersebut dapat tercapai di sisa waktu tahun ini.

Sementara itu, Kepala BPKD selaku Kuasa Pengelola Aset Daerah, Yusriati menyampaikan, pada tahun 2021 Pemkab melalui BPKD telah mengajukan 75 usulan sertifikasi aset tanah tersebut. dari jumlah tersebut, 63 telah dikeluarkan gambar ukur/sporadik, namun baru 30 bidang tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya.

Yusriati yang didampingi Kabid Aset, Cakra Arbas, mengungkapkan, dirinya optimis proses sertifikasi yang ditargetkan Pemkab mampu diselesaikan tepat waktu.[]

2 KAMPUNG ACEH TAMIANG JADI PILOT PROJECT PERLINDUNGAN KAWASAN MANGROVE SE-ACEH

Detail
Kategori: Kabar Daerah
Dilihat: 639
Aceh Tamiang – Humas: Berbagai upaya terus dilakukan untuk menyelamatkan kelestarian lingkungan, salah satunya upaya menyelamatkan daratan dari hukum alam. Rabu, (8/12/21) bertempat di aula Bappeda Aceh Tamiang, Kampung Tanjung Keramat dan Alur Nunang, Kecamatan Banda Mulia resmi ditetapkan sebagai pilot project pertama di Provinsi Aceh pada bidang Hukum Lingkungan dengan membentengi mangrove sebagai pertahan daratan terakhir.
 
Penetapan kedua kampung tersebut disahkan dengan dilakukan penandatanganan Qanun Kampung tentang Pemanfaatan dan Perlindungan Kawasan Mangrove pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) / Diskusi Terfokus terkait pemanfaatan dan perlindungan kawasan mangrove di Desa Tanjung Keramat dan Alur Nunang, Kec. Banda Mulia oleh LSM Kawasan Ekosistem Mangrove dan Pulau Sumatera (KEMPRa).
 
Dilandasi dengan gundulnya ratusan hektare hutan mangrove di kedua kampung ini akibat maraknya perambahan, Direktur Eksekutif KEMPRa, Izuddin Idris mengatakan Qanun kampung ini akan menjadi landasan pengelolaan mangrove berbasis desa dalam konteks pemanfaatan dan perlindungan serta pengelolaan hasil hutan bukan kayu. Sehingga hutan mangrove di Aceh Tamiang tidak rentan dirusak oleh prambah dan berubah fungsi menjadi perkebunan.
 
“Kami menjembatani dan memfasilitasi dalam hal penerapan dan kekhawatiran masyarakat akan rusaknya mangrove oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Reusam (Qanun) ini akan menjaga kelestarian hutan mangrove tanpa mengusik perekonomian masyarakat sekitar”, ungkap Izuddin.
 
Penandatanganan yang dilakukan oleh Datok Penghulu kedua kampung tersebut disaksikan Ketua DPRK Aceh Tamiang, Suprianto dan Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan, Safuan serta sejumlah perwakilan masyarakat.
 
Suprianto menilai komitmen yang dibangun dalam Qanun Kampung merupakan solusi tepat terkait kelestarian hutan mangrove yang selama ini berdampingan dengan perekonomian masyarakat. Suprianto mengapreasi tim penyusun draf qanun ini tetap memerhatikan kebiasan masyarakat yang bertahun-tahun memanfaatkan lahan mangrove untuk pertanian.
“Hutan mangrove ini penting karena menjadi filter, misalnya sampah kimia dari kapal yang setiap harinya melintas di laut. Baiknya kehidupan anak cucu kita nanti, tergantung prilaku kita hari ini,” ucapnya.
 
Sementara Kabid Ekonomi dan SDA Bappeda Aceh Tamiang, Azhar menambahkan penandatanganan Qanun Kampung ini merupakan kerja keras semua pihak dan sudah direncanakan sejak beberapa tahun lalu. Persoalan terberat kata dia, tim harus mampu menyandingkan penegakan hukum dengan kepentingan hajat hidup orang banyak. “Mangrove ini bukan persoalan biasa, karena ada budaya dan prilaku masyarakat pesisir yang mencari nafkah di lahan ini,” ujarnya.
 
Salah satu rumusan yang dimasukan dalam Qanun Kampung ini masyarakat dibolehkan memanfaatkan mangrove melalui izin datok penghulu dan bersedia menanam ulang. Pengelolaan tanpa izin datok penghulu akan dinyatakan ilegal dan pelakunya akan dibawa ke peradilan adat.
 
Datok Penghulu Kampung Tanjungkeramat, Jafar mengatakan perambahan ini terjadi di zona inti mangrove seluas 318 hektare. Ia menjelaskan perambahan ini umumnya dilakukan para pemburu kayu arang yang datang dari berbagai daerah. Mayoritas pelaku diklaimnya berasal dari luar Kecamatan Bandamulia.
 
“Statusnya hutan lindung, bisa dibilang sudah gundul karena dirambah. Orang itu datang naik perahu, kalau nebangnya ya pakai chainsaw,” ujarnya.
 
Diakuinya ada beberapa faktor yang menyebabkan pihaknya kesulitan melakukan pengawasan. Di antaranya jarak zona inti hutan mangrove yang mencapai enam kilometer dari permukiman dan juga penanganan hukumnya.
 
Kondisi tak jauh berbeda juga terjadi di Kampung Alurnunang yang merupakan tetangga Tanjungkeramat. Di sini, zona inti hutan mangrove seluas 130 hektare juga menjadi langganan para perambah.
 
“Posisi kami itu pantai, kalau tidak ada mangrove, bisa tenggelam kampung kami,” kata Datok Penghulu Kampung Alurnunang, Ramlan.
 
Baik Ramlan maupun Jafar, mengaku sangat berterima-kasih atas lahirnya Qanun Kampung tentang Pemanfaatan dan Perlindungan Kawaasan Mangrove yang telah ditandatangani pada Rabu, 8 Desember 2021. Qanun ini akan menjadi kepastian hukum bagi perangkat kampung dalam memberikan suatu sanksi bagi pelanggar. Salah satu poin yang dituangkan dalam qanun ini tentang pemanfaatan mangrove melalui izin datok penghulu dan syarat bersedia menanam ulang. Adapun bagi oknum yang tertangkap menebang secara ilegal akan diadili melalui peradilan adat dan sanksinya ditentukan melalui kesepakatan. []

PEMKAB ACEH TAMIANG SERAHKAN 2101 SERTIFIKAT TANAH GRATIS

Detail
Kategori: Kabar Daerah
Dilihat: 572

Aceh Tamiang -Humas : Bupati Aceh Tamiang H.Mursil, SH, M.Kn yang di wakili oleh Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Tamiang Drs. Tri Kurnia menyerahkan sebanyak 2101 sertifikat tanah hak milik gratis program prioritas Nasional secara simbolis kepada masyarakat di aula Sanggar Kegiatan Belajar pada Senin (13/12/21).

Ini merupakan salah satu program Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN yang telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Kecamatan Manyak Payed merupakan satu satunya kecamatan yang memperoleh sertifikat gratis. Beberapa kampung yang beruntung memperoleh program ini diantaranya kampung Sapta Marga, Ie Bintah, Dagang Setia dan Tanjung Neraca.

Kegiatan penyerahan sertifikat tersebut dilaksanakan usai mendengarkan arahan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil secara virtual yang diikuti oleh BPN Aceh, Riau dan Sumatera Barat.

Menteri ATR/BPN Dr. Sofyan A Djalil mengatakan program sertifikat gratis ini bertujuan untuk mengurangi konflik permasalahan tanah di masyarakat.

“Ada juga masalah di tengah masyarakat yang timbul ketika mereka tidak bisa mengambil pinjaman di Bank akibat tidak adanya sertifikat tanah, yang menyebabkan mereka menggunakan rentenir, dan akhirnya meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia”, Ungkap Sofyan.

Selain itu, Menteri ATR/BPN juga mengatakan bahwa instansinya telah mendaftarkan program PTSL 7-8 juta hektare tanah di Indonesia.

Penyerahan ini juga turut disaksikan oleh Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap program ini agar masalah persoalan tanah yang ada di Aceh bisa terselesaikan. Ia juga menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh sudah menyiapkan lahan untuk korban konflik Aceh.

“Program ini bisa menjadi solusi dari banyaknya persoalan tanah yang ada di Aceh, seperti makelar tanah, perselisihan masalah tanah, dan juga kondisi ekonomi masyarakat yang kurang mampu untuk mengurus bukti keabsahan kepemilikan tanah. Sehingga konflik dan sengketa di Aceh tidak terjadi lagi” ujar Nova.

Pada dasarnya, sertifikat tanah sangat penting sebagai dasar bukti kepemilikan tanah yang sah serta memberi kepastian hak atas kepemilikan tanah yang berkekuatan hukum, sehingga secara otomatis akan mengurangi sengketa yang terjadi di tengah masyarakat.

ACEH TAMIANG TERIMA ARC AWARDS

Detail
Kategori: Kabar Daerah
Dilihat: 404
Banda Aceh – Humas: Wakil Bupati Aceh Tamiang, Tengku Insyafuddin, ST, menerima penghargaan ARC Awards 2021. Penghargaan diserahkan oleh Rektor Universitas Syiah Kuala, Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng., IPU., ASEAN Eng, dalam peringatan lima tahun hari jadi Atsiri Research Center (ARC), Rabu (8/12) di Gedung AAC Dayan Dawood, Banda Aceh.
 
Wabup Insyafuddin, usai mendapatkan penghargaan tersebut mengatakan, atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menyampaikan terima kasih kepada ARC USK atas penghargaan ini. Ia mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sangat mendukung upaya-upaya ARC USK dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian nilam. Apalagi, tambahnya, Aceh Tamiang punya lahan yang cukup untuk mengembangkan komiditi unggulan tersebut.
 
“Pemkab Aceh Tamiang telah menandatangani kesepakatan pengembangan nilam Aceh bersama ARC USK beberapa waktu yang lalu. Dengan strategi penta helix, kami yakin nilam dapat kembali mengharumkan Aceh,” ucapnya.
 
Wabup menjelaskan, era 80-90’an, nilam banyak ditanam dan berkembang di Aceh Tamiang. Namun, pasca banjir bandang 2006, komoditi yang disuling daunnya itu nyaris hilang dari kabupaten ujung Timur Aceh ini. Hanya beberapa petani yang masih setia membudidayakannya, dengan hasil yang tidak begitu bagus.
Namun, sebutnya, dua tahun terakhir, sejumlah petani kembali bergairah membudidayakannya. Pemkab kemudian memfasilitasi dengan mengundang ARC USK guna membangun kembali pertanian nilam Aceh Tamiang.
 
Rektor USK Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng., IPU., ASEAN Eng., dalam sambutannya mengatakan, selama ini ARC USK telah banyak memberikan kontribusi positif dalam mendukung kebangkitan nilam Aceh. Pelbagai program inovatif berhasil diimplementasikan pusat riset USK ini, di antaranya, pengembangan fraksinasi nilam, pembangunan green house, pemberdayaan masyarakat, menghadirkan Desa Wisata Nilam, serta turut terlibat dalam pembuatan dokumen Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Nilam Aceh.
 
Selain itu, ARC juga sudah melakukan kerja sama dengan berbagai perusahaan parfum dunia. Kerja sama ini bertujuan untuk menjaga kestabilan harga minyak nilam di kalangan petani.
“ARC telah memulai inovasinya sejak dari pembibitan. Jadi peran ARC mendukung nilam Aceh ini telah dimulai dari hilir ke hulu, tentu semua ini pada akhirnya adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” ucap Rektor.
 
Wakil Bupati Tengku Insyafuddin menerima penghargaan tersebut bersama 11 orang lainnya. Ketua ARC USK, Dr. Syaifullah, ST, M.Eng mengatakan, 12 orang ini terpilih karena mereka telah menunjukan komitmen dan kontribusinya dalam mendukung kembali bangkitnya kejayaan nilam Aceh. Syaifullah mengungkapkan, 12 orang ini berasal dari berbagai latar belakang yaitu dari kalangan peneliti, petani, pemerintah, dunia usaha dan wartawan.
 
Syaifullah mengatakan, selama ini kehadiran mereka juga sangat mendukung kerja-kerja ARC. Hal ini juga sangat sejalan dengan strategi ARC dalam mendorong industri nilam Aceh yang bernama inovasi Penta Helix. Strategi ini adalah melibatkan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat untuk bergerak sinergis dalam mendukung kembali bangkitnya nilam Aceh.
 
“Hasilnya, tidak pernah terbanyangkan sekarang nilam Aceh menjadi prioritas nasional. Maka kami beri apresiasi yang tinggi atas komitmenya yang telah secara bersama dengan ARC untuk membangun nilam Aceh,” ucapnya.
 
Dalam kegiatan kemarin, ada beberapa agenda penting lainnya dalam peringatan lima tahun ARC ini. Di antaranya, peluncuruan 13 prototipe produk inovasi terbaru ARC, peluncuruan produk anti-aging hasil riset PRN, peluncuran buku “Merintis Jalan Baru Nilam Aceh”.
 
Dalam kesempatan ini, USK juga melakukan penandatanganan MoU dengan Focustindo dan Boymaxwell. Serta penandatanganan MoA dengan Universitas Al Muslim. Lalu peluncuruan dokumen Binopark Sabang. Di akhir acara, ARC meluncurkan International Journal of Patchouli and Essential Oil Products.[]
  1. WABUP INSYAFUDDIN SERAHKAN BANTUAN UEP KEPADA 106 ORANG
  2. DISDIK ATAM GELAR PEMBINAAN KAPASITAS BUNDA PAUD
  3. WABUP SERAHKAN BANTUAN GAMPANG BAGI WARGA TERDAMPAK COVID-19
  4. BUPATI MURSIL: TERIMA KASIH DAYAH DAN PESANTREN