HASIL PENELITIAN HARUS JADI ACUAN PERUMUSAN KEBIJAKAN
- Detail
- Ditulis oleh Bidang Media Dinas Kominfo
- Kategori: Kabar Daerah
- Dilihat: 647
Aceh Tamiang - Humas: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Tamiang menggelar temu Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan (Litbang). Acara yang berlangsung di aula Bappeda pada Jum’at (10/12/21), ini memaparkan hasil litbang yang telah selesai dilakukan oleh tim ahli di tiga bidang, yakni bidang pertanian dan perkebunan, lingkungan hidup serta pendidikan dan kebudayaan.
Sekretaris Daerah Aceh Tamiang, Drs. Asra sangat mengapresiasi kegiatan diseminasi hasil penelitian kemarin. Menurutnya, ini menjadi langkah yang bagus menjadi faktor penting dalam mengelola anggaran.
“Acuan seperti ini sangat penting, jadi kita tidak salah dalam bekerja membangun daerah. Kita tidak bekerja berdasarkan kebutuhan, hanya sekedar menghabiskan anggaran”, jelas Sekda.
Penyampaian hasil temuan penelitian ini diharapkan mampu diterapkan pembuat kebijakan dalam berpikir bagaimana Aceh Tamiang berubah semakin maju tanpa tindakan mubazir.
“Ini sebagai bukti langkah keseriusan pemerintah mengelola anggaran demi kepentingan masyarakat”, timpalnya.
Dilakukannya penelitian dalam tiga bidang tadi ditargetkan menjadi bahan acuan guna merumuskan kebijakan Perencanaan Pembangunan yang mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat secara umum. Hal tersebut dikatakan Rianto Waris selaku Kepala Bappeda dalam pelaporannya.
“Kita memerlukan data yang termutakhir setiap hari, sebagai bahan acuan pembuat kebijakan. Dan Bupati telah mengeluarkan SK (Surat Keputusan) Nomor 664 Tahun 2021 sebagai dasar dilakukannya penelitian. Saat ini Kita telah melakukan penelitian di tiga bidang”, papar Rianto Waris.
Menurutnya, sosialisasi hasil ini merupakan bentuk pertanggungjawaban peneliti kepada Pemkab Aceh Tamiang untuk menyebarluaskan informasi temuan-temuan hasil dari penelitian. Rianto juga mengatakan seharusnya ketiga bidang tersebut akan dipaparkan bersamaan. Namun pemaparan hasil bidang pertanian dan perkebunan harus ditunda sebab peneliti berhalangan hadir.
“Kami juga mengundang para Kepala OPD, Camat, Perwakilan Kepala Sekolah terkait yang menjadi fokus penelitian. Serta Datok Penghulu Kampung Durian yang menjadi daerah Tempat Pembuangan Sampah (TPS)”, ucapnya menerangkan.
Kegiatan pemaparan hasil ini menghadirkan peneliti sebagai narasumber yaitu, Prof.Dr.M. Hasan, M.Si peneliti bidang Pendidikan dan Kebudayaan serta Dr. Yanis Rinaldi, SH, M.Hum. peneliti bidang Lingkungan Hidup. Keduanya berasal dari Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Dalam acara kemarin dipaparkan hasil penelitian yang diperoleh pada bidang pendidikan mengenai efektivitas proses pembelajaran secara daring selama masa pandemi Covid-19 yaitu masih perlu dikaji ulang kembali. Sebab meskipun secara keseluruhan penggunaan media pembelajaran daring dan akses internet baik, masih banyak ditemukannya sekolah yang mengalami kesulitan.
Dijelaskan, keadaan tersebut di atas harus menjadi perhatian khusus, agar tercapai kualitas pembelajaran secara daring yang merata di Kabupaten Aceh Tamiang. Namun demikian, turut dijelaskan, proses pembelajaran secara tatap muka masih dianggap lebih efektif, mengingat kontrol pendidikan yang sangat terbatas terhadap siswa.
Sedangkan dari hasil penelitian di bidang lingkungan hidup, pelaksanaan pengelolaan persampahan di Kabupaten Aceh Tamiang belum mengimplementasikan sepenuhnya ketentuan yang dimuat dalam Undang- Undang Nomor 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan aturan turunannya. Pengelolaan sampah masih menggunakan konsep paradigma lama yaitu pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan.
Terkait hasil temuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang diminta untuk meningkatkan jumlah dan kapasitas sumberdaya pengelola persampahan sesuai dengan kebutuhan daerah. Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan harus ditingkatkan…
PEMKAB ACEH TAMIANG KONSISTEN CIPTAKAN KABUPATEN LAYAK HUNI
- Detail
- Ditulis oleh Bidang Media Dinas Kominfo
- Kategori: Kabar Daerah
- Dilihat: 714
Aceh Tamiang - Humas: Rabu, (1/12/21) Dalam langkah menyusun strategi dan kebijakan penanganan kumuh serta upaya peningkatan pendapatan masyarakat di kawasan kumuh Kabupaten Aceh Tamiang, Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) kembali menggelar Lokakarya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Tahun 2021 di aula Hotel Grand Arya, Karang Baru.
Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Tamiang, Drs. Tri Kurnia saat membuka kegiatan mengatakan, Lokakarya ini bertujuan agar kita semua memahami kebijakan dan bentuk kontribusi daerah dalam melaksanakan program penanganan kumuh Tahun 2021, serta terbangunnya kesepakatan dalam menghitung capaian pengurangan kumuh Kabupaten Aceh Tamiang melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Tahun 2021.
“Luas permukiman kumuh di daerah kita yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 894 Tahun 2020 seluas 401,45 Hektare (Ha). Akan tetapi setelah dilakukan intervensi melalui kegiatan kolaborasi penanganan kumuh dari Tahun 2017 - 2021 telah mengurangi luas kumuh sebesar 80,46 Ha.”, terang Tri.
Pemerintah terus mendorong Peningkatan kualitas permukiman kumuh demi meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Dikatakanya, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh telah didahului dengan proses pengumpulan data dengan melibatkan masyarakat.
Pemerintah Aceh Tamiang memiliki tantangan yang berat dalam mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan baik di lokasi pencegahan maupun lokasi peningkatan. Hal tersebut membutuhkan komitmen dari Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun daerah beserta stakeholder dalam penanganan kumuh.
“Program ini belum tentu menjadi program berulang di satu lokasi yang sama. Oleh karenanya, penting sekali untuk dilakukan diskusi dalam bentuk lokakarya guna menentukan langkah-langkah strategis dalam penanganan kumuh secara komprehensif dan kolaboratif baik dari segi pembiayaan maupun program”, jelasnya.
“Jadikan masyarakat kita sebagai Subjek (pelaku) yang aktif terlibat berkontribusi dalam upaya program pembangunan daerah. Semua pemangku kepentingan harus terlibat, dengan tujuan mencapai Zero (Nol) Kumuh, sehingga masyarakatnya tinggal di daerah yang layak dan sehat”, pesan Tri kepada para peserta.
Humaira Mukhlis mewakili panitia pelaksana menuturkan lokakarya ini bertujuan meriview kembali kegiatan yang telah terlaksana dan menyusun rencana kerja di tahun selanjutnya.
Dengan mengundang para Camat dan Datok Penghulu dalam lingkup Kabupaten Aceh Tamiang, panitia berharap Program KOTAKU dapat berjalan dengan sukses sehingga menjadikan Aceh Tamiang sebagai model Kabupaten Layak Huni.
BUPATI MURSIL LUNCURKAN QRIS PEMBAYARAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
- Detail
- Ditulis oleh Bidang Media Dinas Kominfo
- Kategori: Kabar Daerah
- Dilihat: 1063
Aceh Tamiang – Humas: Bupati Aceh Tamiang, Mursil, SH, M. Kn meluncurkan produk layanan digital terbaru milik PT. Bank Aceh Syariah (BAS), bertempat di Aula BAS, Selasa (30/11/21).
Mursil mengatakan, peluncuran produk digital ini ialah QRIS (QR Code Indonesian Standart) yang berfungsi untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Aceh Tamiang.
“Peluncuran produk digital ini sangat sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat”, ungkapnya.
Mursil mengapresiasi hadirnya produk QRIS ini, karena kebutuhan terhadap layanan digital bagi manusia kini meruapakan sebuah kebutuhan primer yang mengharuskan semua prosesnya berjalan kilat.
“Tanpa kita sadari, kita sudah memulai era digital tersebut. Dalam beberapa tahun kedepan kemajuan teknologi mungkin tidak akan menggunakan tenaga manusia lagi melainkan akan beralih ke tenaga mesin yang dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan manusia atau dikenal dengan istilah Artificial Intelligence,” terangnya.
Untuk mulai terbiasa dengan kecanggihan teknologi itu, Bupati Mursil menekankan agar sedini mungkin masyarakat harus melek IT. Ini menurutnya, akan membantu mendukung masyarakat untuk merasakan manfaat dan mudahnya bertransaksi dalam layanan produk digital.
Acara yang mengusung tema “Bersinergi dengan teknologi untuk memberikan pelayanan yang makin muda dan makin dekat guna meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Tamiang” turut di fasilitasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Pada kesempatan ini, Yusriati selaku Kepala BPKD dalam laporannya mengatakan instansi yang dipimpinya melahirkan inovasi dengan motto pelayanan makin mudah dan makin dekat yang disingkat dengan Mak Mude.
“Kami sengaja memilih maskot untuk Aplikasi Mak Mude ini dengan satwa endemik khas Tamiang yaitu Tuntong Laut yang dalam hal ini sebagai upaya kami juga untuk ikut serta mempromosikan pembudidayaan Tuntung di Kabupaten Aceh Tamiang sebagai bagian dari ekowisata Ujung Tamiang”, ungkap Yusriati.
Sebelumnya, Kepala Bank Aceh Syariah Cabang Kuala Simpang, Muhammad syah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Aceh Tamiang yang telah men mendukung operasional Bank Aceh. dikatakannya, Bank Aceh akan terus berupaya memudahkan transaksi pembelian dan pembayaran bagi nasabah, sehingga nasabah akan terus mendapatkan manfaat dan kenyamanan bertransaksional dengan BAS.
Rangkaian acara dalam launching ini ialah penyerahan secara simbolis Qris/ pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Aceh Tamiang untuk Kecamatan yang di wakili oleh Camat Seruway, M. Hans Marta Kesuma dan camat Manyak Payed Muhktar Hadi. Dilanjutkan dengan pembayaran pajak daerah dan Retribusi Daerah melalui Qris oleh wajib pajak dan wajib retribusi di Kabupaten Aceh Tamiang yang di wakili oleh 4 pengusaha.
Hadir dalam kegiatan ini para Kepala OPD, Para Camat, para datok dan para pengusaha dalam Kabupaten Aceh Tamiang
WABUP : PEMBINAAN KADER MAHASIWA ISLAM HARUS TERUS DILAKUKAN
- Detail
- Ditulis oleh Bidang Media Dinas Kominfo
- Kategori: Kabar Daerah
- Dilihat: 707
Aceh Tamiang – Humas: Wakil Bupati Aceh Tamiang Tengku Insyafuddin, ST membuka secara resmi acara Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Konkoorcab XI dan Halaqah Moderasi Beragama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Aceh yang bertajuk "Transformasi Organisasi untuk PMII Maju", bertempat di Aula Hotel Sederhana sekira pukul 15.00 Wib pada Selasa, (30/11/21).
Dalam arahannya Wabup mengatakan Kader PMII sebagai generasi muda harus memiliki wawasan yang luas dan peka terhadap berbagai isu kekinian baik lokal, nasional, hingga dunia dan siap berkontribusi kepada kemajuan daerah.
“Pembinaan kepada kader-kader mahasiswa Islam harus terus dilakukan, agar terbangun wawasan kebangsaan yang mendalam dan tertanam pemahaman utuh. Disamping itu pula pemahaman tentang agama agar di perkuat, sehingga tercipta kombinasi baik dalam membangun kepekaan terhadap isu di daerah maupun global”, ungkap Wabup
Selaku Pimpinan Daerah Ia berharap kegiatan ini akan menjawab segala persoalan kemahasiswaan, kemasyarakatan, dan kebangsaan untuk mewujudkan kemajuan bagi organisasi PMII di masa yang akan datang, agar tetap eksis dan maju serta memberikan makna penting bagi kemajuan dan kejayaan Indonesia khususnya Aceh.
Sebelumnya, laporan dari Ketua Panitia Pelaksana Agus Syahputra, mengatatakan, kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari kedepan di hadiri oleh Cabang-Cabang PMII Se-Aceh. Ia berharap kegiatan ini berjalan dengan sukses dan lancar.
Sementara itu Ketua DPD I KNPI Aceh, Wahyu Saputra, SE dan Pengcab Aceh Tamiang Tarmidzi, ST di kesempatan ini menyampaikan, kegiatan ini diharapkan dapat mengangkat harkat dan martabat PMII Aceh kedepan dengan upaya melakukan pembenahan organisasi dan peningkatan pengetahuan dan pemahaman kader seperti kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini.
Selanjutnya arahan Sekjen Pengurus Besar PMII Pusat Muhammad Rafsanjani dikatakannya bahwa, Aceh memiliki sejarah yang panjang bagi pembangunan di indonesia, beliau menginginkan Aceh menjadi prioritas dalam hal pembangunan dan berupaya sesuai kapasitasnya sebagai mahasiswa, guna kemajuan pembangunan di Aceh lebih baik kedepannya. Dikesempatan ini, beliau mengajak kepada sahabat yang ada di Aceh untuk memacu diri dengan mempersiapkan SDM agar dapat berkontribusi bagi daerahnya masing-masing.
Tampak hadir pada kegiatan tersebut Perwakilan Dandim 0117/Atam, Perwakilan Kapolres Aceh Tamiang, Perwakilan Kadishub Aceh Tamiang, Ketua NU Aceh Tamiang M. Yahya Husen, Para pengurus PMII se Provinsi Aceh serta tamu undangan lainnya yang berhadir.
BUPATI: INOVASI DAERAH JADIKAN ACEH TAMIANG LEBIH BAIK
- Detail
- Ditulis oleh Bidang Media Dinas Kominfo
- Kategori: Kabar Daerah
- Dilihat: 861
Aceh Tamiang - Humas: Inovasi daerah adalah bentuk pembaharuan yang bertujuan meningkatkan kinerja pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan. Demikian disampaikan oleh Asisten Pemerintahan Setdakab Amiruddin Y., mewakili Bupati dalam sambutan dan arahan membuka membuka Sosialisasi Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021. Bertempat di Aula Bappeda, pada Selasa (30/11/21).
“Tahun 2020, Aceh Tamiang telah memiliki 20 inovasi dari 10 Perangkat Daerah,” ungkapnya.
Jumlah inovasi tersebut, merujuk pada nilai indeks rata-rata Kabupaten sebesar 268, dan Aceh Tamiang dinilai masuk dalam kategori kurang inovatif. Namun demikian, ujarnya, Aceh Tamiang terus berpacu untuk meningkatkan inovasi. Tercatat, di tahun 2021 Aceh Tamiang berhasil membuat terobosan sebanyak 50 inovasi yang didaftarkan ke Kementerian Dalam Negeri dari 30 Perangkat Daerah yang ada.
“Itu artinya ada kenaikan jumlah Inovasi yang didaftarkan dan jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan inovasi dari tahun sebelumnya,” kata Amiruddin.
Dikatakan, meski ada kenaikan jumlah inovasi namun hal ini belum dapat dikatakan maksimal, karena Pemerintah masih harus terus berupaya meningkatkan dari segi kualitas dan kuantitas inovasi daerah tersebut.
Besar harapan, kegiatan ini dapat memotivasi para ASN untuk menggali berbagai inovasi yang bermanfaat bagi Aceh Tamiang, sehingga nantinya indeks inovasi daerah lebih berinovatif.
“Kepada para stakeholder agar dapat bekerjasama dan bersinergi dengan Pemerintah daerah dalam meraih kembali Dana Insentif Daerah melalui inovasi-inovasi yang terbaik. Untuk itu mulai tahun 2022 setiap Perangkat Daerah Wajib membuat 1 Inovasi yang menjadi unggulan di masing-masing SKPK,” ujarnya dilanjutkan dengan membuka acara sosialisasi.
Sementara dalam Laporan Kepala Bappeda, Rianto Waris menjelaskan, tahun ini telah didaftarkan sebanyak 50 inovasi ke Kementerian Dalam Negeri dan mendapatkan indeks yang lebih baik.
“Dari 50 inovasi yang didaftarkan, ada 3 inovasi yang memiliki nilai kematangan yang tinggi yakni kecamatan Rantau 125 nilai kematangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan nilai kematangan 101, Dinas Kesehatan dengan nilai kematangan 93,” jelasnya
Selanjutnya Rianto menjelaskan terselenggaranya kegiatan ini ialah guna memberikan pemahaman kepada ASN tentang manfaat inovasi daerah dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis inovasi, dengan tujuan sementara memacu dan memotivasi organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.
Di sela-sela acara tersebut, turut dilakukan penyerahan piagam penghargaan kepada tiga instansi yang memiliki inovasi dengan nilai kematangan yang tinggi.
Hadir dalam kegiatan narasumber dari Universitas Syiah Kuala dan juga dari LAN Banda Aceh, para Kepala SKPK di lingkungan, para Camat, admin dari masing-masing OPD, para tamu undangan lainnya.[]
