Aceh Tamiang: Pemerintah terus berupaya melakukan pembinaan Ideologi Pancasila di kalangan generasi muda, agar tidak terjadi krisis ideologis yang menggerus jati diri Bangsa Indonesia. Sebagai bentuk persiapan pelaksanaan Ideologi Pancasila berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Drs. Asra bersama Sekretaris Badan Kesbangpol, Ismawati, mengikuti Webinar “Peran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda Melalui Program Paskibra” di Ruang Rapat Sekda, pada Jum’at (17/09/21).
Dalam Webinar tersebut, Deputi Bidang Pengendalian & Evaluasi BPIP RI, Rima Agristina, menyampaikan BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) berencana menjadikan Purna Paskibraka yang tersebar di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota menjadi Duta Pancasila. Rencana ini menurutnya, merupakan upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pembinaan ideologi pada generasi muda baik di Pusat maupun Daerah, karena Para Paskibraka menjadi kekuatan Sishankamrata (Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta) dalam menjaga Pancasila dan NKRI.
“Akan dilakukan beberapa tahapan dalam proses kaderisasi Duta Pancasila yang kemudian dilanjutkan dengan proses aktualisasi Pancasila dalam peningkatan kompetensi sebagai Duta Pancasila”, ujar Rima.
Ia juga menjelaskan bahwa para Duta Pancasila ini nantinya akan tergabung dalam Organisasi Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) dengan Gubernur/Bupati/Walikota sebagai Pembina dan melakukan berbagai kegiatan aktualisasi.
“Nantinya para duta ini akan melakukan aktivitas aktualisasi melalui kearifan lokal berupa permainan dan olahraga internasional, giat moderasi beragama dan toleransi serta kegiatan internalisasi melalui konten media sosial”, imbuhnya.
Perihal biaya pembinaan terhadap organisasi ini, Bahri, selaku Direktur Perencanaan Anggaran Daerah - Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri menyebutkan akan dikoordinasikan kembali bersama Badan Keuangan Daerah masing-masing. Menurutnya, berdasarkan UU No.23 /2014 tentang Pemda, APBD disusun sesuai kebutuhan dan salah satunya dipergunakan dalam melaksanakan program pemerintah secara efektif, efesien, bersih dan berwibawa dalam rangka memperkokoh NKRI.