SURAT EDARAN MENDAGRI NOMOR : 470/327/SJ

Selasa, 14 Maret 2017 Pemerintahan

Oleh admin_tamiang

SURAT EDARAN


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :


1. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tersebut, maka terdapat beberapa perubahan yang cukup mendasar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang perlu dipahami dan diimplementasikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta perlu disosialisasikan kepada semua lapisan masyarakat.

2. Perubahan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, antara lain :
a. Masa Berlaku KTP-el
Masa berlaku KTP-el yang semula 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP-el, antara lain perubahan status, perubahan nama, perubahan alamat, penambahan gelar, perubahan jenis kelamin, baik yang sudah diterbitkan maupun yang akan diterbitkan.

b. Stelsel Aktif
Dalam pelayanan Administrasi Kependudukan, semula yang diwajibkan aktif adalah penduduk diubah menjadi, yang aktif adalah Pemerintah melalui Petugas dengan pola jemput bola atau pelayanan keliling.

c.   Pencetakan Dokumen/Personalisasi KTP-el

Pencetakan dokumen/personalisasi KTP-el yang selama ini dilaksanakan terpusat di Jakarta,  pada tahun 2014 dan seterusnya diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, sesuai dengan amanat Pasal 8 ayat (1)  huruf c Undang-Undang  Nomor 24 Tahun  2013.

d.  Penggunaan Data  Kependudukan Kementerian Dalam Negeri

Data  Kependudukan  Kementerian  Dalam  Negeri  yang  bersumber dari   data   kependudukan kabupaten/kota,   merupakan    satu- satunya data kependudukan  yang digunakan  untuk semua keperluan  :   alokasi  anggaran  (termasuk  untuk  perhitungan DAU), pelayanan  publik,  perencanaan  pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal.

e.  Penerbitan   Akta   Kelahiran   yang   Pelaporannya   melebihi Batas Waktu 1 (satu) Tahun

Semula penerbitan Akta Kelahiran tersebut memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten/Kota.  Hal ini  sesuai  dengan  Putusan Mahkamah Konstitusi  tanggal  30 April 2013.

f.   Penerbitan Akta Pencatatan Sipil

Yang semula dilaksanakan  di tempat terjadinya  Peristiwa Penting, diubah  menjadi  penerbitannya  di  tempat domisili penduduk.   Perubahan  norma  ini  sangat  memudahkan masyarakat, karena masyarakat tidak perlu mengurus akta-akta pencatatan   sipil   di   tempat  terjadinya   peristiwa,   tetapi   cukup mengurus di domisilinya saja.

g.  Pencatatan Kematian

Pelaporan pencatatan kematian yang semula menjadi kewajiban penduduk,  diubah  menjadi  kewajiban  RT atau nama  lain untuk   melaporkan    setiap   kematian   warganya    kepada Instansi  Pelaksana.  Pelaporan tersebut  dilakukan  secara berjenjang melalui RW atau nama lain, Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

h.  Pengurusan dan Penerbitan  Dokumen  Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (Gratis)

Larangan untuk tidak dipungut biaya (gratis), semula hanya untuk penerbitan KTP-el, diubah menjadi gratis untuk penerbitan semua dokumen  kependudukan  (KK,  KTP-el,  Akta  Kelahiran,  Akta Perkawinan,   Akta   Kematian, Akta   Perceraian,  Akta  Pengakuan Anak, dan lain-lain).

i. Pendanaan
Pendanaan untuk penyelenggaraan administrasi kependudukan, baik program dan di provmsi kegiatan maupun
kabupaten/kota dianggarkan dalam APBN dan dimulai pada APBN-P
Tahun Anggaran 2014, dengan demikian berarti sebelum tersedia APBN-P tahun 2014, pendanaannya masih tetap menggunakan APBD.
Perlu kami sampaikan bahwa penyediaan APBN-P tahun 2014 untuk penyelenggaraan program dan keqiatan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota sedang dalam proses.

j. Pengangkatan dan Pemberheritian Pejabat Struktural pada Unit Kerja Administrasi Kependudukan

Untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan dan memaksimalkan pelaksanaan stelsel aktif bagi Pemerintah melalui Petugas dalam rangka pelayanan keliling, maka berdasarkan Pasal 83A Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013, pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Struktural pada
unit kerja yang menangani administasi kependudukan diatur sebagai berikut :
1) Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di Provinsi, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Gubernur.

2) Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Bupati/Walikota melalui Gubernur.

3) Penilaian kinerja Pejabat Struktural tersebut dilakukan secara periodik oleh Menteri Dalam Negeri.

Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut tentang proses pengangkatan dan pemberhentian tersebut sedang dalam proses.


3. Perubahan utama yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112
Tahun 2013, antara lain adalah KTP Non Elektronik (KTP biasa), yang sebelumnya berlaku sampai tanggal 31 Desember 2013, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 diperpanjang masa berlakunya sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013. Pertimbangan utama perpanjangan masa berlaku KTP Non Elektronik tersebut adalah sebagai berikut :

a.   Sampai  akhir tahun 2013, dari 191 juta Penduduk yang berpotensi memiliki  KTP-el,  masih  terdapat  sekitar       19  juta  Penduduk  yang belum   memungkinkan   untuk   memperoleh   KTP-el   sampai   akhir 2013.

b.  Pelaksanaan   pencetakan   KTP-el   pada  tahun   2014   diserahkan kepada  kabupaten/kota   sebagaimana        yang  diamanatkan  dalam Pasal  10  Peraturan  Presiden  Nomor  112 Tahun  2013,  sedangkan anggaran            untuk  pencetakan   KTP-el   tersebut  dibebankan   pada APBN-P tahun 2014, yang diperkirakan baru akan          tersedia pada pertengahan tahun 2014.

c. Apabila masa berlaku KTP Non Elektronik tidak diperpanjang, maka sejumlah sekitar 19 juta Penduduk tidak memiliki kartu identitas, karena di satu pihak KTP Non Elektronik tidak berlaku lagi, di pihak lain KTP-el belum dimungkinkan untuk didapatkannya.

d. Berdasarkan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, mengamanatkan Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Tambahan, dapat ikut memilih dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el atau KTP Non Elektronik) atau Paspor. Dengan adanya perpanjangan masa berlaku KTP Non Elektronik, juga dimaksudkan untuk mengantisipasi agar semua Warga .Negara Indonesia yang berhak memilih bisa menggunakan hak pilihnya walaupun tidak tercantum dalam DPT.

Copy  Undang-Undang   Nomor  24  Tahun   2013  dan  Peraturan   Presiden

Nomor  112 Tahun  2013, terlampir.

Demikian  disampaikan untuk dipedomani dan terima  kasih.

Tembusan Yth:

1.  Ketua  Badan Pemeriksa  Keuangan Republik Indonesia;

2.  Menteri  Koordinator Bidang Politik,  Hukum dan Keamanan  Republik Indonesia;

3.  Menteri  Keuangan Republik Indonesia;

4.  Menteri  PPN/Kepala  Bappenas;

5.  Kepala BPKP;

6.  Inspektur Jenderal  Kementerian  Dalam Negeri;

7.  Dlrektur Jenderal  Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  Kementerian  Dalam Negeri;

8.  Direktur Jenderal  Keuangan Daerah Kementerian  Dalam Negeri;

9.   Kepala  Dinas  Kependudukan  Provinsi  seluruh  Indonesia;

10. Kepala Dinas Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten/Kota  seluruh  Indonesia.